Ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing kembali mencuat setelah pemerintahan Trump menangguhkan biaya sandar untuk kapal-kapal buatan Tiongkok sebagai bagian dari “gencatan dagang” terbaru. Langkah ini menuai kritik luas karena dinilai melemahkan upaya Amerika Serikat dalam melindungi akses pelabuhan—yang merupakan aset strategis—serta meningkatkan kerentanan rantai pasok di tengah dominasi maritim Tiongkok yang terus berkembang.
Dominasi Tiongkok di sektor pelayaran global saat ini berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan lebih dari USD5 triliun barang keluar masuk pelabuhan AS pada tahun lalu—termasuk USD3 triliun di antaranya merupakan impor—ketergantungan Washington terhadap armada Tiongkok semakin mengkhawatirkan. Hampir sepertiga dari volume tersebut dibawa oleh kapal yang dibangun, dimiliki, atau dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok. Kondisi ini semakin diperparah oleh kemunduran industri galangan kapal komersial AS yang merosot drastis dari 77 kapal pada tahun 1975 menjadi kurang dari lima kapal yang sedang dipesan saat ini, terutama sejak pemerintah menghentikan subsidi pada 1982. Hilangnya dukungan tersebut mematikan puluhan ribu pekerjaan industri berkeahlian tinggi dan membuat basis manufaktur maritim AS kian rapuh.
Sementara itu, Tiongkok berhasil memanfaatkan agresivitas investasinya selama 25 tahun terakhir untuk mengukuhkan posisi sebagai kekuatan maritim global. Dengan subsidi masif, Beijing kini memproduksi 55% kapal laut dunia—melonjak dari hanya 5% pada 1999—menguasai 95% pasar kontainer pengiriman, 70% crane pelabuhan global, serta memiliki kendali atau saham pada hampir 100 pelabuhan besar dunia. Dominasi ini tidak hanya berimplikasi pada sektor ekonomi; sekitar 90% logistik militer Amerika Serikat diangkut melalui jalur laut, menjadikan ketergantungan ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional.
Kebijakan biaya sandar yang kini ditangguhkan sebenarnya dirancang sebagai mekanisme penyeimbang untuk mengurangi dominasi Tiongkok. Aturan tersebut membebankan biaya USD50 per ton kapasitas muatan untuk kapal yang dimiliki atau dioperasikan perusahaan Tiongkok, yang direncanakan meningkat hingga USD140 pada 2028. Untuk operator non-Tiongkok yang menggunakan kapal buatan Tiongkok, tarifnya lebih rendah—USD18 per ton atau USD120 per kontainer. Kebijakan ini juga memberi insentif bagi pemilik kapal untuk memesan kapal buatan AS dalam tiga tahun guna mendapatkan pengurangan biaya. Dampak awalnya cukup signifikan: porsi kapal buatan Tiongkok di tiga rute utama AS menurun hampir delapan poin persentase, dan analis memperkirakan bahwa dalam satu tahun hanya satu dari 20 kapal di pelabuhan AS yang merupakan buatan Tiongkok.
Penangguhan kebijakan ini dipandang memberikan sinyal keliru kepada Beijing dan mengganggu koordinasi strategis dengan sekutu maritim utama seperti Korea Selatan dan Jepang. Para pengamat memperingatkan bahwa setiap penundaan hanya akan menguntungkan galangan kapal Tiongkok, sementara galangan kapal AS terus kehilangan daya saing. Sejumlah ekonom mendesak Washington untuk segera mengembalikan kebijakan biaya sandar serta mendorong strategi kemandirian maritim yang konsisten guna mengurangi risiko bagi perekonomian dan keamanan nasional.
Sumber: Newsmaker.id
