Amerika Serikat akhirnya melihat titik terang setelah mengalami penutupan pemerintahan (shutdown) terpanjang dalam sejarahnya. Pada Senin (10 November), Senat AS resmi menyetujui rancangan undang-undang kompromi dengan hasil pemungutan suara 60-40 untuk mengakhiri kebuntuan anggaran yang telah melumpuhkan sebagian besar lembaga federal sejak 1 Oktober lalu.
Rancangan tersebut kini akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik. Ketua DPR, Mike Johnson, mengonfirmasi bahwa pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu (12 November 2025) dengan harapan Presiden Donald Trump dapat segera menandatanganinya menjadi undang-undang. Keputusan ini menjadi langkah krusial dalam upaya memulihkan stabilitas pemerintahan setelah lebih dari sebulan mengalami gangguan operasional dan ketidakpastian ekonomi.
Kesepakatan yang disetujui mencakup perpanjangan pendanaan pemerintah hingga 30 Januari 2026. Selain itu, pemangkasan besar-besaran terhadap pegawai federal yang sebelumnya direncanakan oleh Trump akan ditunda hingga awal tahun depan. Meski begitu, sebagian anggota Partai Demokrat masih menolak rancangan ini karena tidak menjamin perpanjangan subsidi asuransi kesehatan dalam kerangka Affordable Care Act (ACA) yang menjadi salah satu kebijakan utama era Obama.
Meskipun perdebatan politik masih berlangsung, kabar kemajuan ini segera disambut positif oleh pasar keuangan. Bursa saham AS mengalami penguatan signifikan seiring meningkatnya optimisme investor terhadap kemungkinan pemulihan stabilitas fiskal. Para analis menilai bahwa kesepakatan ini, meski bersifat sementara, mampu meredakan ketegangan pasar dan memberikan sinyal positif bagi perekonomian domestik yang sempat terguncang akibat ketidakpastian politik.
Dengan kesepakatan ini, perhatian kini tertuju pada DPR yang akan menjadi penentu akhir apakah pemerintahan federal akan segera kembali beroperasi penuh. Jika disetujui, langkah tersebut tidak hanya menandai berakhirnya shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika, tetapi juga menjadi ujian politik penting bagi pemerintahan Trump dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika bipartisan di Washington.
Source: Newsmaker.id
